Anggota DPR Minta Kehadiran Personel TNI Tak Kurangi Kuota Petugas Haji

Table of Contents

Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania meminta agar alokasi petugas haji dari unsur TNI/Polri dipisahkan dari kuota petugas layanan haji. Menurutnya, penambahan petugas dari TNI/Polri difokuskan dalam perlindungan jemaah dan penguatan aspek keamanan. "Tupoksi TNI sebagai pelindung jemaah harus tetap dibedakan dari tugas pelayanan haji, sehingga penempatannya perlu berada dalam skema tersendiri dan tidak menggerus alokasi petugas haji," ujar Dini dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (19/1/2026).

Pemisahan peran antara petugas layanan haji dengan yang berasal dari TNI/Polri menjadi penting agar fungsi pelayanan jemaah tetap berjalan optimal. Ia sendiri tidak mempersoalkan pelibatan TNI dalam pelayanan haji yang bertugas dalam perlindungan dan keamanan jemaah.

"Penguatan unsur TNI tidak menjadi persoalan sepanjang kuota petugas haji tetap dijaga dan fungsi perlindungan jemaah benar-benar dioptimalkan," ujar Dini.

Tambah Petugas Haji dari TNI/Polri Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, petugas haji dari unsur TNI dan Polri pada tahun ini ditambah hingga dua kali lipat. Dahnil mengatakan, keputusan penambahan petugas haji dari TNI-Polri itu atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto menyusul kinerja yang dinilai disiplin dan bertanggung jawab. "Jumlahnya dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Jadi memang amanah Presiden Prabowo menginginkan unsur TNI Polri itu ditambah karena evaluasi setiap tahun kinerja petugas haji dari unsur TNI Polri itu bagus kerjanya," kata Dahnil di Asrama Haji Jakarta, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (8/1/2026).

Dahnil mengatakan, Prabowo ingin memberikan apresiasi kepada TNI-Polri dengan penambahan aparat pada pelaksanaan haji 2026. Kemenhaj ingin memastikan para petugas haji mampu menunjukkan integritas dan kekompakan saat menjalankan amanah Prabowo di Tanah Haram, Madinah, dan Mekkah. Sebab itu, Kemenhaj mengusung diklat petugas haji selama sebulan dengan konsep semi-militer yang melibatkan unsur TNI dan Polri.

"Instansi mana yang memiliki kapasitas untuk membangun tim yang kuat? Itu adalah militer. Jadi kalau ada yang nyebut ini militerisme, iya. Kami ingin mengadaptasi nilai-nilai kedisiplinan kerja tim yang kuat dari militer," ujar Dahnil. Dalam segala situasi, berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung